membaranews.com-Medan] Pengendalian inflasi Sumatera Utara Tahun 2019 mengalami tantangan cukup besar.Berbagai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan berhasil membawa inflasi Sumut berada dibawah sasaran inflasi nasional, yakni sebesar 2,33 % untuk year on year (yoy) tahun 2019 sedangkan inflasi yoy sasaran nasional sebesar 2,72 %.
Capaian ini diapresiasi Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota se-Sumut di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Jalan Balai Kota Medan, Rabu (15/01).
“Dipertahankan dan harus kita tingkatkan capaian di tahun 2020,” kata Gubernur. Namin, beberapa hal harus diwaspadai untuk pengendalian inflasi tahun 2020 adalah distributor dan importir yang lebih mengedepankan keuntungan bisnis dibandingkan kebutuhan masyarakat Sumut.
“Meskipun banyak produksi pertanian kita tapi pada saat dibutuhkan masyarakat malah tidak ada dan didistribusikan ke luar Sumut. Ini yang memicu inflasi kita nanti,” tegasnya.
Untuk itu, Edy mengimbau hal-hal yang terjadi pada tahun 2019 dijadikan pembelajaran. Sehingga pada tahun 2020 tidak terjadi lagi kejadian-kejadian sama. Masalah komoditas yang diperkirakan cepat membusuk dan mempengaruhi harga agar dilakukan penambahan-penambahan cold storage di sentra-sentra produksi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Wiwiek Sisto Widayat memaparkan review inflasi 2019, proyeksi inflasi 2020, program pengendalian inflasi 2020 dan isu-isu berkembang lainnya. Bulan Juli dan Agustus merupakan bulan terberat untuk tahun 2019 lantaran inflasi Sumut diatas 6,4 % dan berhasil diatasi menjadi 2,33 % diakhir tahun 2019.
“Seluruh pengendalian inflasi tahun 2020 tetap berprinsip pada 4K yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Fluktuasi inflasi bersumber dari komponen volatile food terutama cabai merah, daging ayam ras, bawang merah.
Namun, tak perlu khawatir sumber-sumber produksi banyak bertambah dan erlu diwaspadai adalah distributor/importir dan keawetan komoditas,” sebut Wiwik.
Kepala BPS Sumut Dinar Butar-butar memaparkan Survey Biaya Hidup (SBH) Tahun 2018 sebagai acuan untuk mengetahui kualitas inflasi lima tahun kedepan. Yang mencakup 90 kota, 34 Ibukota Provinsi, 56 Kabupaten/Kota. Cakupan sensus.Yakni 14.160 Blok Sensus dan 141.600 rumah tangga. Kemudian proporsi nilai konsumsi untuk makanan 33,68 % dan non makanan 66,32 %. SBH 2018 dilaksanakan di 5 kota di Sumut yakni Sibolga, Pematangsiantar, Medan, Padangsidimpuan, dan Gunungsitoli.
“Daftar klasifikasi konsumsi SBH Tahun 2018 di antaranya makanan, minuman dan tembakau. Lalu, pakaian dan alas kaki, perumahan, air, listrik dan bahan bakar lainnya. Lalu, perlengkapan dan pemeliharaan rumah tangga, kesehatan, trasportasi, informasi komunikasi dan jasa keuangan, dan lain-lain,” ungkap Dinar.(rul)
