membaranews.com–(Medan)
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyerahkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 kepada satuan kerja (Satker) dan pemerintah Kabupaten/Kota se Sumut di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Jumat (27/11). Diharapkan anggaran tersebut dapat segera digunakan untuk percepatan pembangunan.
Untuk tahun 2021, Provinsi Sumut menerima dana transfer daerah Rp 7,443 Triliun lebih, dengan perincian Dana Transfer Umum Rp 2,994 Triliun lebih yang dialokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 449,398 Miliar dan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 2,545 Triliun.
Dana Transfer Khusus Rp 4,449 Triliun lebih dengan rincian untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 387,905 Miliar , DAK Non Fisik Rp 4,061 Triliun.
Sedangkan DIPA untuk Satker dan Pemkab/Kota total Rp 22,99 Triliuan dan TKKD total Rp 41,02 Triliun
Gubernur Edy Rahmayadi menyampaikan pesan terkait kondisi pandemi serta dampaknya bagi kehidupan masyarakat, khusus kesehatan, ekonomi dan masalah sosial.
Pesan Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan percepatan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia menjadi keharusan bagi semua institusi negara, baik vertikal maupun pemerintah daerah.
“Ini yang harus kita kelola dalam kondisi ekonomi yang sulit. Saya tekankan kepada anda semua yang punya aturan masing-masing (sesuai instansi), saya harapkan dilakukan percepatan. Saya minta ada pengawasan khusus untuk mendorong pemerintah Kabupaten/Kota melakukan lelang secepatnya,” ujar Gubernur.
Gubernur mengingatkan reformasi anggaran memegang prinsip cermat, efektif dan efisien dengan cara membelanjakannya untuk kepentingan rakyat dan tugas utama pemerintah membantunya. Karena itu, dorongan percepatan pembangunan oleh negara di masa pandemi menjadi penggerak utama saat ekonomi lesu.
“Jadi dari awal (Desember 2020), harus disiapkan administrasinya sehingga di Januari (2021), proyek sudah bisa dikerjakan.
Kenapa ?, Karena rakyat butuh uang segar saat ini. Mereka sangat berharap dari APBD, sebab pendapatan dari yang lain masih sulit,” katanya.
Dalam pertemuan itu, Gubernur menekankan tiga hal terkait antisipasi dampak masalah pandemi yang menimpa dunia saat ini.
Yakni pertama, soal kesehatan rakyat, meskipun secara angka penyebaran menurun dalam periode beberapa pekan terakhir. Sebab tindakan antisipatif harus terus dilakukan karena penyebaran virus belum selesai.
Kedua, dari sekian banyak pembatasan dan kelambatan ekonomi bersifat global, berpengaruh langsung ke wilayah kita. Jadi kita harus menyiasati tetapi tetap sesuai regulasi.
Jangan kita memanfaatkan kondisi (pandemi) ini untuk merugikan negara, memperkaya diri dan memperkaya orang lain,” tegasnya.
Ketiga, adalah sensitifitas akibat dampak kesehatan dan ekonomi bagi kehidupan sosial masyarakat. Menurut Gubernur, ada kecenderungan rasa jenuh yang dialami warga. Sebab perekonomian yang melambat, membuat pendapatan rakyat semakin tidak menentu, sehingga berpotensi memunculkan konflik.
“Kita tetap fokus kepada perbaikan. Ini tugas kita bersama, lakukan yang terbaik untuk rakyat,” sebutnya.
Kepala Kanwil Ditjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan RI Sumut Tiarta Sebayang menegaskan anggaran negara pada dasarnya telah siap. Untuk tindaklanjutnya dikembalikan kepada seluruh kementerian dan satker. Dengan begitu, semuanya bisa melangkah dalam melakukan kegaitan.
“Kami dari jajaran Kemenkeu, melayani dengan 11 kepala kantor layanan di seluruh Sumut, melayani 33 Kabupaten/Kota dan 1 provinsi. Jadi ini bentuk kehadiran pemerintah dengan regulasi pencairan angaran yang mudah, satu jam selesai.
Apalagi sekarang kita buat e-SPM (Surat Perintah Membayar elektronik), mereka tidak perlu terlalu banyak bertemu di masa pandemi ini,” sebut Tiarta.
Pjs Bupati Serdang Bedagai Irman Oemar menyebutkan percepatan pembangunan telah dimulai dengan penyiapan proses pengesahan R-APBD dalam dua pekan kedepan. Diperkirakan proses administrasi hingga akhir Desember, dilanjutkan penyiapan lelang sampai target pelaksanaan pembangunan di akhir Januari atau awal Februari 2021.
“Ini modal bagi Serdang bedagai untuk bekerja lebih cepat lagi kedepan. Apalagi Serdangbedagai mendapat apresiasi atas pencapaian (opini) WTP untuk pelaksanaan APBD 2019,” sebutnya.
Irman meyakinkan arahan Gubernur tentang percepatan proses pembangunan telah berjalan baik. Diupayakan pekan ketiga Desember 2020, proses tender sudah selesai.
Hadir diantaranya Bupat Batu Bara Zahir, Bupati Padanglawas Ali Sutan Harahap, Bupati Langkat Terbit Rencana PA, Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan, Walikota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Walikota Binjai HM Idaham, Pjs Bupati Labuhan Batu HM Fitriyus. (rul)
