membaranews.com (Medan)
Angka kasus Covid-19 di Sumatera Utara terus meningkat. Untuk mengantisipasinya , Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengimbau masyarakat Sumut agar melengkapi vaksinasi hingga ketiga atau booster.
Hal itu disampaikan Edy Rahmayadi saat bertemu dengan para tokoh lintas agama, adat, masyarakat, pemuda se-Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Jumat (11/2/2022).
Dengan melengkapi dosis vaksin hingga booster, dapat mencegah gejala berat bahkan kematian akibat Covid-19. “Kita kejar vaksinasi ini, yang rata-rata terkena parah sampai meninggal itu orang-orang yang belum divaksin,” kata Edy.
Hingga saat ini, capaian vaksinasi di Sumut untuk dosis pertama sudah berada pada angka 90%, dosis kedua 59,70%, dosis ketiga baru 2,80%.
Saat ini , baru 12 Kabupaten/Kota yang capaian dosis kedua sudah di atas 70%. Yaitu Kota Medan, Binjai, Gunung Sitoli, Pematangsiantar, Sibolga, Dairi, Toba, Karo, Tapanuli Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Humbang Hasundutan.
Anggota Satgas Penanganan Covid-19 Sumut Restuti Saragih membantah anggapan apabila sudah divaksin maka boleh melonggarkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan lainnya.
Vaksinasi tidak membuat orang kebal terhadap Covid-19. Virus tersebut tetap masuk ke dalam tubuh meski divaksin. Namun dengan vaksinasi, gejala akibat infeksi virus jadi lebih ringan bahkan tidak bergejala.
Restuti juga mengatakan vaksin merek apapun tetap mampu meningkatkan imunitas tubuh. Dikatakannya, masih banyak masyarakat yang pilih-pilih merek vaksin. Hal itu tentunya akan menghambat capaian vaksinasi.
“Vaksin merek apapun, kemampuannya kalau kita tertular kena Covid, maka perlindungan vaksin akan menjadi membuat kita tak bergejala. Akibatnya akan tercegah dari sakit berat akan terhindar dari kematian,” sebut Restuti.
Vaksin Covid-19 yang beredar saat ini sudah mendapat status halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Vaksin juga dijamin aman. Efek samping pasca vaksin sebagian besar ringan dan dapat diatasi.
“Biaya penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi ditanggung pemerintah, lebih besar risiko yang dihadapi jika tidak vaksinasi, sakit dan meninggal, serta menularkan pada orang-orang tercinta,” ujar Restuti.
