membaranews.com-(Batubara)
DPD Aliansi Nelayan Kecil Modern Indonesia (ANKM-I) Kabupaten Batu Bara audiensi ke Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara Terkait Data Base Nelayan Terbaru Penerima Kartu Nelayan Tahun 2020 termasuk tentang Pengolahan dan Pemasaran Ikan dan pemberdayaan Wanita Nelayan. Selasa (21/07/2020).
Audiensi dihadiri Ketua DPD ANKM-I Batu Bara Adi Supratman, didampingi Sekretaris M. Adam Malik, Dewan Pendiri ANKM pusat Erwansyah Purba.
Dalam audiensi membahas persoalan nelayan dan perlindungan nelayan. Salah satunya yaitu Kartu Asuransi Nelayan dari Jasindo dan Kartu Kusuka dari Menteri KKP.
Adam Malik mengatakan selama ini Dinas Perikanan tidak bekerja secara maksimal. Termasuk persoalan Kartu Nelayan prosesnya lamban.
“Saya menilai tugas dan tanggung jawab Dinas Perikanan cukup besar tentang perlindungan nelayan dan pembudi daya ikan.
Contohnya, kita sudah minta data-data nelayan dari tahun ke tahun tidak ada. Dinas Perikanan berkilah sehingga program Kartu Kusuka tidak ada data konkrit, ujar Adam Malik.
Adam Malik minta Dinas Perikanan bekerja sesuai amanah Undang – Undang Perlindungan Nelayan Nomor 7 Tahun 2016. Sebab, nelayan di Batu Bara jumlahnya sampai 50 ribu dan masih banyak yang belum terdata.
Ada beberapa poin rekomendasi yang diberikan DPD ANKM-I Batu Bara kepada Dinas Perikanan. Diantaranya, penyediaan prasarana usaha perikanan, kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan. Jaminan kepastian usaha, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi.
Demikian poin tertulis di DPD ANKM-I Batu Bara dalam surat rekomendasi No. 007/B-1/REK/DPD-ANKM-I/BB/VII/2020.
Sekretaris Dinas Perikanan Batu Bara Anthoni mengharapkan kerja ANKM-I dalam melaksanakan pogram kerja untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.
Termasuk bagaimana Wanita Nelayan dapat berkreativitas dalam pengolahan ikan dan UMKM sehingga menambah pendapatan ekonomi keluarga nelayan”,ujar Anthoni.(zul)
