membaranews.com (Medan)
Bupati Batu Bara Zahir membahas percepatan pembangunan Kabupaten Batu Bara dengan Deputi 1 Kepala Staf Presiden Febry Calvin Tetelepta di Grand Hotel City Medan, Kamis (17/2/2022).
Zahir didampingi Kadis PUPR Khairul Anwar,Kepala Bappeda Abdu Zahrul,Kadis Perhubungan Jonnes Marpaung,Kadis Porabudpar Safri Moesa melaporkan bagaimana percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Batu Bara diantaranya pengembangan maritim, infrastruktur, pariwisata, investasi dan pengoperasian pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung.
Sejak 2018 , pemerintah pusat menetapkan sejumlah proyek strategis nasional di Kawasan Kuala Tanjung, yang diperkuat landasan regulasi dari Presiden.
Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Perpres Nomor 81 Tahun 2018 tanggal 17 September 2018, ungkap Zahir.
Seperti diketahui Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara merupakan Proyek Strategis Nasional yang urgent untuk dilakukan percepatan pembangunan dan pengoperasiannya agar segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemerintah pusat memandang perlu untuk melakukan penugasan kepada BUMN.
Zahir juga membahas kebutuhan di Kabupaten Batu Bara seperti usulan kenaikan status jalan, sehingga APBD Batu Bara terbantu untuk pembangunan infrastruktur.
Termasuk usulan pemerintah pusat membantu pembangunanbidang pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, pariwisata.
Febry Calvin Tetelepta mengatakan , Kantor Staf Presiden percepatan pembangunan di Kabupaten Batu Bara ,dalam waktu dekat dilakukan rapat resmi di Kantor Staf Presiden.
Pemerintah Kabupaten Batu Bara berupaya bergerak cepat untuk membangun Kawasan Industri Kuala Tanjung yang akan berdampak positif bagi perekonomian Batu Bara dalam mewujudkan Kabupaten Batu Bara masyarakat industri ,sejahtera, mandiri dan berbudaya.
Pemerintah Pusat menaruh perhatian besar karena posisi Kabupaten Batu Bara sebagai daerah strategis menjadi daya dukung keberhasilan pembangunan regional Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.
Dukungan dan kolaborasi Pemerintah Pusat dalam program kerja dan anggaran sangat penting demi terwujudnya misi Presiden Joko Widodo dalam pembangunan daerah secara merata dan berkeadilan di Indonesia. (S)
