membaranews.com (Medan)
Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution mencanangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Pemko Medan, Kamis (6/5/2021)
Ditandai penandatanganan Ikrar Perjanjian Zona Integritas beberapa pimpinan OPD secara mandatoris. Yakni, Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zulkarnain, Plt. Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Suherman, Dirut RSUD Dr. Pirngadi Suryadi Panjaitan, Plt. Sekretaris DPRD Medan Erisda Hutasoit,Camat Medan Petisah, M. Agha Novrian.
Wali Kota mengingatkan, pencanangan dan pembangunan zona integritas bukan hanya untuk penilaian, tapi untuk perubahan lebih baik.
“Yang harus kita capai adalah peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan yang bersih serta bebas KKN,” ucap Wali Kota pada acara dihadiri Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kementerian PAN dan RB Ronald Andrea Annas, Asisten Ombudsman RI Dearma Sinaga, pimpinan OPD , Camat se-Kota Medan itu.
Wali Kota menekankan, antar OPD harus berkolaborasi dan bersinergi memberi pelayanan yang singkat, tepat, memuaskan masyarakat. Harus ada sinkronisasi lamanya waktu pengurusan di kecamatan maupun dinas.
“Adanya keluhan masyarakat bukan hanya pekerjaan rumah kepala lingkungan, lurah, camat, tapi juga kepala dinas, dan Wali Kota,” sebut Bobby.
Menurut Bobby, teknologi komunikasi memberi kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang diterimanya. Wali. kota banyak menerima laporan langsung dari masyarakat.terutama melalui media sosial.
“Mari kita berikan pelayanan yang baik, cepat, tepat, memuaskan, jangan lakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku,” tegas Wali Kota.
Pemko Medan akan membuat Mal Pelayanan Publik namun lebih dulu dibangun sistem di dalamnya. Untuk apa fisiknya bagus, kalau prosedurnya belum singkat dan biaya pengurusannya tidak transparan,” ungkap Wali Kota.
Reformasi birokrasi itu menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, kinerja tinggi, pemerintahan efektif dan efisien serta pelayanan publik berkualitas. “Bila ini tercapai, tingkat kepuasan publik pada Pemko akan baik,” ujar Bobby. (Rul)
