membaranews.com (Tebing Tinggi)
Pj Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi menyampaikan, pentingnya sosialisasi Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) / Program Pengungkapan Sukarela (PPS), karena sebagai aparatur penyelenggara negara wajib mengisi LHKPN, yang mana harus sinkron antara harta yang dilaporkan dengan LHKPN.
Hal ini disampaikan Dimiyathi saat menghadiri Sosialisasi Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) / Program Pengungkapan Sukarela (PPS) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebing Tinggi di Aula Balai Kota,Selasa (38/6/2022).
Tax Amnesty Jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela menawarkan sejumlah pilihan tarif bagi peserta program tersebut. Tax Amnesty Jilid II saat ini sedang berlangsung, selama periode pelaksanaan PPS pada tanggal 1 Januari 2022 hingga berakhir pada 30 Juni 2022.
Dimiyathi meminta kepada peserta untuk mengikuti sosialisasi dengan cermat.
“Saya minta Bapak, Ibu yang hadir disini, ikuti sosialisasi dengan cermat,”ujar Dumimiyathi.
Ketua DPRD Tebing Tinggi Basyaruddin Nasution berharap DJP KPP Pratama Tebingtinggi melibatkan anggota DPRD dalam sosialisasi terkait tax amnesty jilid II/ PPS
Kepala Bidang Pendaftaran, Eksestensi dan Penilaian DJP Sumut II,Teguh Pribadi Prasetya mengungkapkan perlunya sinergitas dan kolaborasi demi tercapainya target dalam tax amnesty jilid II/ PPS.Pajak yang kita (wajib pajak) akan setorkan kepada negara, akan kembali kepada kita dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan, ujarnya.
Kepala Kantor KPP Pratama Tebing Tinggi, Daniel Zebua mengatakan, wajib pajak yang melaporkan hartanya, baik harta bergerak maupun tidak bergerak dijamin aman, rahasia.Apa yang dimiliki agar betul disampaikan, terutama harta rumah, tanah dan kendaraan.
“Kita harapkan kerjasamanya karena tax amnesty suatu yang jarang dan tidak akan ada lagi kedepan dan gunanya untuk kita sendiri,” sebutnya.
Hadiri, Kapolres AKBP Muhammad Kunto Wibisono, Kajari Sundoro Adi, SH, diikuti Kepala OPD, Camat dan Lurah. (HL)
