membaranews.com (Medan)
Pemprov Sumatera Utara terus mendukung upaya percepatan dan perluasan digitalisasi daerah terutama implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Untuk itu, Pemprov Sumut membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sumut.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan, implementasi ETPD diharapkan dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola serta mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.
“Dengan transparansi keuangan daerah, diharapkan optimalisasi pendapatan daerah bisa dilakukan,” kata Gubernur, usai mengikuti pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Daerah Indonesia (Fekdi) 2021.secara virtual di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman.Medan, Senin (5/4/2021).
Pembentukan TP2DD sesuai Keppres Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Tim ini berperan mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat.
Gubernur minta setiap pihak lebih meningkatkan sosialisasi mengenai pembayaran digital. Apalagi, masih banyak masyarakat belum memahami pentingnya pembayaran digital.terutama di masa pandemi Covid-19.
“Saya minta ini (digitalisasi pembayaran) disosialisasikan di seluruh kabupaten/kota, selain itu kita juga lakukan pengawasan dan edukasi.Memang sulit mengubah ini, tapi jika dibiasakan mudah-mudahan bisa berjalan,” kata Edy didampingi Kadis Kominfo Sumut Irman Oemar.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut Soekowardojo menyampaikan apresiasi komitmen Edy Rahmayadi lantaran telah menandatangani surat keputusan tentang TP2DD di Sumut.
Dia mengharapkan kolaborasi antar instansi, baik pusat maupun daerah dapat mengakselerasi proses transformasi digital. Dengan kolaborasi ini pemulihan ekonomi nasional dapat didorong.
“Dengan TP2DD kami yakin hambatan dan tantangan ekonomi digital akan dapat kita atasi bersama, kolaborasi dan sinergi senantiasa memberikan manfaat,” kata Soekowardojo.
Upaya menghadirkan ketersediaan koneksi internet di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) telah dialokasikan APBN sebesar Rpv17 Triliun untuk belanja kementerian atau lembaga dan Rpv9 triliun melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, transformasi digital tidak mungkin terjadi jika di sebagian daerah masih belum terkoneksi layanan internet. Pemerintah pusat telah memprogramkan selama lima tahun melalui Kementerian Kominfo untuk menjangkau 9.113 desa agar memiliki koneksi internet 4G. Sehingga mereka (desa di daerah 3T) tidak menjadi digital divide (kesenjangan digital) di Indonesia.
Menurut Sri Mulyani, dengan dukungan fiskal (belanja pemerintah) tersebut, sebanyak 93.100 sekolah dan pesantren, 3.700 puskesmas, 6.000 polsek dan koramil, serta 47.900 desa dan kecamatan bisa terkoneksi dengan internet. Namun, transformasi digital yang berkeadilan membutuhkan pembangunan infrastruktur, membutuhkan anggaran sangat besar,ujar Sri Mulyani. (mus)
