Pemprov Sumut Klarifikasi Anggaran Tamu Rp 50 Miliar

  • Bagikan
Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Mahfullah P Daulay didampingi Plt.Kasis Kominfo Kauman Turnip Konferensi Pers di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Kantor Gubernur Sumut.(Foto : Kominfosu)

membaranews.com (Medan)

 

Pemprov Sumut melalui mengklarifikasi pemberitaan di media tentang anggaran tamu Gubernur.

“Tidak ada angka Rp 50 Miliar seperti diberitakan termasuk peruntukan yang terkesan hanya untuk makan minum,” kata Kepala Biro Umum Setdaprov Sumut Mahfullah P Daulay kepada wartawan,Senin (14/2/2022)

Mahfullah menegaskan, pemberitaan di media tidak benar dan menyesatkan serta tidak disertai konfirmasi kepada OPD terkait.

Mahfullah menjelaskan, semua anggaran yang disusun dalam APBD telah melewati berbagai tahapan hingga disahkan menjadi Perda. Penetapan angka dan peruntukannya dibahas melalui rapat-rapat di DPRD Sumut agar mata anggaran yang diterapkan tidak salah sasaran.

“Kita menggunakan sistem informasi pemerintah daerah. Cakupannya terdiri dari program dan sub program. Kemudian rencana kegiatan per item,” jelas Mahfullah.

Pemberitaan keliru tentang penerimaan tamu Gubernur juga dibantah Mahfullah yang akrab disapa Ipunk. Ungkapan seolah angka fantastis guna melayani tamu pimpinan (gubernur) itu, telah menimbulkan penafsiran negatif dan menyesatkan. Padahal setiap program yang dimuat di APBD, ada rinciannya.

Yang disebutkan itu (anggaran tamu), mengambil sub kegiatan. Kalau dari judul kegiatan, namanya Fasilitasi Pemprov Sumut bukan Gubernur. ‘Itu, bukan hanya makan minum selama setahun,” tegas Ipunk.

Kepala Biro Umum menyayangkan pemberitaan salah satu media terbit Senin 14 Februari 2022, tidak ada melakukan konfirmasi kepada OPD terkait, dalam hal ini Biro Umum.

Kami jelaskan bahwa Biro Umum dan Perlengkapan punya tupoksi internal, memfasilitasi kegiatan Pemprov Sumut. Ada juga badan dan dinas yang berkaitan dengan urusan masyarakat,” ungkapnya.

Beberapa kebutuhan diperlukan misalnya pemberian cendera mata kepada tamu Pemprov, baik pemerintah, luar negeri, BUMN, TNI/Polri, tamu luar negeri bahkan swasta dan organisasi wartawan.

“Rinciannya, dari Menteri Dalam Negeri juga memang begitu. Hendak nya jangan digiring ke arah politik, ujarnya.(Rul)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *