membaranews.com (Tapanuli Selatan)
Pemkab Tapanuli Selatan ((Tapsel) Sumatera Utara kembali meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2021 kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Penghargaan diserahkan Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati kepada Bupati Tapsel Dolly Pasaribu melalui zoom meeting di Aula Sarasi Lantai III Kantor Bupati Tapsel, Kamis (29/7/2021).
Bupati Tapsel hadir mengikuti zoom meeting bersama Sekda Parulian Nasution, Kepala BNNK Tapsel AKBP Drs Tongku Bosar Pane MM, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, Kepala Bagian, Camat, pengurus TP PKK, Dharma Wanita Persatuan, pimpinan Bank Sumut, PT AR, PT ANJ, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan Forum Anak Tapsel.
Bupati Dolly Pasaribu menyampaikan rasa syukur atas ditetapkannya Kabupaten Tapsel sebagai penerima penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2021 oleh pemerintah pusat.
Penghargaan yang diterima merupakan upaya dan koordinasi Bupati dalam menyelenggarakan kebijakan program dan kegiatan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
Dolly mengatakan, prestasi ini merupakan hasil kerja keras al Pemkab Tapsel dengan semua elemen masyarakat dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Tapsel.
“Kita tidak boleh puas atas prestasi ini. Artinya kita harus melaksanakan tugas secara maksimal dalam memberikan fasilitas terbaik sesuai dengan 24 kategori Kabupaten Layak Anak ,” ujar Dolly.
Bupati mengajak semua pihak menjadikan Kabupaten Layak Anak sebagai budaya dan kebiasaan sehari-hari, bukan karena mengikuti perlombaan tetapi harus benar-benar memberikan kenyamanan untuk tumbuh kembang anak.
“Ini sudah menjadi kebiasaan yang baik, semoga tahun depan akan lebih baik lagi,”sebut Bupati.
Menurut Bupati, penghargaan itu penting tapi esensinya yang terpenting adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga masyarakat puas dalam menerima pelayanan yang diberikan.
“Pada akhirnya kita dapat melaksanakan visi-misi Pemkab Tapsel dalam mewujudkan masyarakat Tapsel yang lebih sehat, cerdas dan sejahtera,” ucap Dolly.
Dolly menilai, masih banyak tugas lain yang bersentuhan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Misalnya bagaimana agar kaum perempuan tidak dimarjinalkan, begitu juga kekerasan pada anak, kenakalan anak remaja, situasi masyarakat akibat pandemi Covid-19 terutama pada kegiatan belajar-mengajar dan dampak terhadap ekonomi.
Disamping itu, proses terpenting dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak yakni koordinasi diantara para stake holder dalam pemenuhan hak-hak anak.
Karena itu Bupati berharap, penguatan koordinasi dengan para stake holder agar dapat terus ditingkatkan, karena anak adalah investasi dimasa yang akan datang sebagai modal dasar pembangunan. Sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk menjadikan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan tangguh.
Harapan kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak untuk dapat bekerja sesuai amanat yang diemban dengan memberikan sosialisasi maupun pemahaman kepada masyarakat terkait perlindungan anak.
“Dinas terkait harus pro aktif dalam memberikan pendampingan terkait penyimpangan terhadap anak-anak maupun perempuan,” tegas Bupati.
Sebelumnya Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas serta berdaya saing sebagaimana yang telah dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, semuanya harus menyatukan kekuatan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak.
“Apalagi jumlah anak sepertiga dari jumlah populasi Indonesia. KLA merupakan sistem pembangunan berbasis anak yang dilakukan melalui integrasi sumber daya pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha secara keseluruhan dalam program kebijakan dalam menjamin hak anak,” ujar Menteri PPPA.
Menteri I Gusti Ayu Bintang menyebutkan, ada 5 kategori penghargaan yang ditetapkan Kementerian PPPA, yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA.
“Peningkatan penerima KLA dibanding tahun 2019 menjadi kebanggaan kita bersama karena pada tahun 2021 penerima KLA meningkat dari 2019 yakni dari 249 menjadi 275 kabupaten/kota,” sebutnya.
Menteri berharap, daerah yang mendapat penghargaan dapat menjadi praktik bagi daerah lain guna menuju Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045. (Rel/Borneo)
Foto :
Bupati Dolly Pasaribu