membaranews.com (Medan)
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi Sumut Tahun 2021, di Aula Transparansi Diskominfo Sumut, Jalan HM Said Medan, Rabu (17/3/2021). Rakor diikuti OPD Pemprov Sumut dan Kepala Diskominfo Kabupaten/Kota
Kadis Kominfo Sumut Irman Oemar menyampaikan, dulu disebutkan siapa yang menguasai informasi dan komunikasi maka dialah yang akan menguasai dunia. “Tapi saat ini sudah berubah, siapa yang menguasai data dialah yang terpenting, khusus di tengah pandemi Covid-19 ini,” kata Irman.
Untuk itu, Irman mengajak tetap serius menyajikan data statistik sektoral yang valid. Meski ada berbagai hambatan dalam data statistik sektoral tetaplah jangan menyerah,” ujar Irman.
Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfo Sumut Abdul Aziz Batubara mengatakan, tujuan Rakor untuk memperkuat sinergi terkait akselerasi dan persepsi data Pemprov Sumut guna memvalidkan data setiap OPD. Data tersebut nanti diolah, dianalisis, kemudian dihimpun kedalam Buku Data Statistik Sektoral Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.
Dikatakan, fungsi Diskominfo Sumut berdasarkan Pergub Sumut Nomor 56 Tahun 2018 sebagai walidata daerah yang menjadi pusat penyebarluasan data tingkat daerah.
Ini bermakna Diskominfo Sumut berperan penting dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas data dan informasi, namun untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan koordinasi dan sinergitas antar-OPD untuk mencapai kesepakatan guna menyukseskan visi misi Sumut Bermartabat.
Diskominfo Sumut telah menyediakan sistem aplikasi pengelolaan statistik sektoral yang bisa diakses melalui situs Http://Statistiksektoral.Diskominfosumutpro.go.id. Namun, dalam realisasi penggunaannya, beberapa OPD masih belum maksimal dalam memasukkan data OPD.
Fungsional Statistik Madya Badan Pusat Statistik Sumut Masta Juwita Gurning mengatakan, ada beberapa masalah dihadapi dalam data statistik sektoral. Antara lain, beda data statistik antarinstansi, perbedaan data geopasial antarinstansi, sulitnya mencari data pemerintah.
Untuk itu, kita perlu melakukan tata kelola data statistik sektoral dengan prinsip satu data, ujar Mast.(SW)
Foto :
Kadis Kominfo Irman Oemar memberi paparan soal pentingnya validasi data.(ist)
