membaranews.com-(Batubara)
Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kabupaten Batu Bara ingin kehidupan nelayan di pesisir Batu Bara sejahtera.
Berkaitan dengan itu DPD KNTI Batu Bara merealisasikan beberapa program yang nantinya mampu menyongsong peningkatan kesejahteraan nelayan pesisir di kabupaten Batu Bara.
Adapun program yang dicetuskan KNTI Batu Bara yaitu, Survey Pendataan Nelayan dan Posko Pengaduan Nelayan.
Pendataan nelayan dinilai sangat penting, database merupakan gambaran kondisi real nelayan dan menjadi tolak ukur program yang akan dirancang sesuai dengan kebutuhan nelayan sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi nelayan dilapangan.
Hal tersebut disampaikan Ketua KNTI Kabupaten Batu Bara Amirtan saat diwawancarai wartawan senin (14/06/2021) di sekretariat DPD KNTI Batu Bara.
Amirtan menyampaikan KNTI Batu Bara melakukan survei kepada nelayan kecil untuk mengurai permasalah akses nelayan kecil terhadap BBM Bersubsidi.
Lokasi survei pendataan nelayan dilakukan di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Medang Deras dan Kecamatan Sei Suka.
“Selain melakukan survey, KNTI Batu Bara juga membuka posko pengaduan nelayan. Nelayan senang dengan adanya tempat pengaduan ini, karena selama ini nelayan kebingungan kemana mereka harus mengadu.” Terang Amirtan.
Lanjut Amirtan “dengan adanya posko pengaduan nelayan dapat mudah menginformasikan permasalahan yang dialami ke posko terdekat. Setiap seminggu sekali, tim yang berada di posko ini akan melaporkan ke Sekretariat DPD KNTI Batu Bara
Lporan-laporan ini akan disampaikan ke pemerintah, saat ini sedang dalam proses melengkapi dokumen seperti foto dan video sebagai bukti lapangan.
Saat ini laporan dari nelayan kecil berupa soal sulitnya mereka mengakses BBM Bersubsidi, banyaknya limbah-limbah pabrik yang mengotori laut yang berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan, serta terumbu karang yang rusak akibat alat tangkap trawl.
Kondisi ini membuat DPD KNTI Batu Bara berencana untuk melaporkan situasi ini secara resmi ke pemerintah pusat agar laut di Batu Bara bisa lebih diawasi secara ketat.
Selain beberapa persoalan diatas KNTI Batu Bara juga mendapat pengaduan masalah infrastruktur pesisir yang menjadi akses nelayan melaut.
“Infrastruktur wilayah pesisir juga perlu perhatian, dibeberapa daerah misalnya, jika nelayan ingin menuju ke sampan (perahu), harus melalui jembatan yang panjangnya kurang lebih 200 m. Jembatan ini dibuat dari kayu yang hanyut di pantai.” ucap Amirtan.
Jembatan ini sangat berbahaya, apalagi jika jembatan ini harus menahan beban nelayan yang bolak-balik melaut serta membawa hasil melaut yang beratnya sekitaran 50kg.
Terkait dengan hal ini, DPD KNTI Batu Bara sudah menyampaikan pada pemerintah, khususnya Ketua DPRD Batu Bara.
“Setelah kita lakukan survey kelapangan dan pengaduan masalah di posko-posko KNTI, ada harapan bahwa seluruh nelayan yang ada di Batu Bara bisa bersama-sama menyampaikan pada pihak pemerintah bahwa nelayan harus dilindungi dan dibantu.” kata Amirtan.
Nelayan di Batu Bara sendiri sebelumnya sudah mempunyai kartu dan asuransi. Namun, walau memegang kartu tapi nelayan sendiri bingung mengenai tempat mengadu.
“Adanya DPD KNTI di Batu Bara membuat nelayan mempunyai wadah untuk menyalurkan dan mengkomunikasikan masalah yang dihadapi. Jadi, DPD KNTI di Batu Bara ini menurut nelayan terasa sekali manfaatnya.” tutup Amirtan. (SW)
