Tapanuli Selatan I membaranews.com
Berdasarkan data terbaru dikeluarkan ePPGBM Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) angka stunting Tapsel pada awal April 2023 tersisa 139 orang atau terjadi penurunan 47 persen dari sebelumnya (293 anak tahun 2022).
“Itu artinya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tapsel sudah bekerja dengan luar biasa karena terhitung bulan saja sudah menurunkan 47 persen,” ujar Satgas Stunting Kabupaten Tapsel Abdul Latif Lubis SE MM dalam siaran persnya, Selasa (18/04/2023).
Dalam menekan angka stunting, Pemkab Tapsel melakukan berbagai kegiatan seperti melakukan pendataan ulang keluarga berisiko stunting dengan memverifikasi dan memvalidasi pendataan keluarga atau PK21.
Pemkab Tapsel melalui DPPKB Tapsel dalam pencegahan stunting juga melakukan kegiatan berupa sosialisasi pencegahan stunting dengan 1000 HPK (hari pertama kehidupan) kepada masyarakat, pemberian PMT atau makanan tambahan kepada keluarga berisiko stunting, sosialisasi dan implementasi Dashat atau dapur sehat atasi stunting kepada remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas dan anak balita 0-59 bulan.
Latif menyebutkan, TPPS Kabupaten Tapsel melibatkan 17 OPD seperti Bappeda, DPPKB, Dinas PMD, Dinas PU, Dinas Tarukim, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Ketahan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan lainnya.
“Sekda sebagai Ketua Pelaksana TPPS Tapsel bertugas melaksanakan koordinasi, konvergensi dan perencanaan tentang percepatan penanggulangan stunting,” sebut Latif.
TPPS Tapsel juga melakukan intervensi sensitive dan spesifik serta melakukan monitoring dan evaluasi data stunting di Kabupaten Tapsel.
Tugas masing-masing OPD yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting yaitu melakukan intervensi sensitive dan spesifik. Dinas kesehatan misalnya memberikan bantuan makanan tambahan kepada anak stunting. Dinas PMD mengawasi penggunaan dana desa untuk kepentingan percepatan penurunan stunting sesuai surat Kemenkeu No. 201/PMK.07/2022. DPPKB bertugas melakukan pendampingan terhadap calon pengantin dengan pemberian tablet tambah darah, pendampingan ibu hamil dan ibu nifas serta pemberian makanan tambahan melalui dapur sehat atasi stunting.
Dinas PU dan Tarukim bertugas melakukan intervensi secara sensitive terhadap perbaikan jamban dan rumah tidak layak huni.
“Upaya percepatan penurunan stunting di Tapsel itu dengan melaksanakan fungsi konsultasi, advokasi, fasilitasi, koordinasi dan penguatan penyediaan satu data stunting kepada Pemkab Tapsel hingga ke tingkat layanan sesuai dengan arahan dan instruksi Ketua Pelaksana TPPS,” jelas Latif.
Latif mengaku optimis dengan getolnya Bupati Dolly Pasaribu terhadap penekanan angka stunting, seperti meminta kepada TPPS melaporkan kegiatan percepatan dan pencegahan stunting secara day per day (hari per hari) dan menekankan agar TPPS melalui seluruh OPD melakukan monitoring ke Posyandu-Posyandu maka tahun 2023 prevalensi stunting Tapsel akan turun sebesar 17,2 persen. (Borneo)
