Kadis PUTR Batu Bara Kurnia.(Foto : Istimewa)
Batu Bara I membaranews.com
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Batu Bara Kurnia menegaskan, dirinya tidak bertindak diskriminasi dalam komunikasi maupun menjalin kerjasama dengan media.
“Keterbatasan anggaran Dinas PUTR menjadi petimbangan utama dalam menjalin MoU dengan media”, kata Kadis PUTR melalui stafnya Zulfirman kepada membaranews.com, Rabu (026/3/2025)
Pihaknya sangat menghargai peran media dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat namun, anggaran yang tersedia harus dikelola secara bijak,efisien dan proporsional.
Menurut Zulfirman, penawaran kerja sama dengan media online kita batasi hingga akhir Februari 2025 mengingat anggaran Dinas PUTR terbatas.
“Efisiensi anggaran menjadi prioritas dalam pengelolaan keuangan dinas dan mempertimbangkan berbagai kebutuhan pembangunan lainnya yang memerlukan alokasi dana yang tepat”,sebutnya.
Meski demikian, kami berkomitmen untuk menata ulang di tahun mendatang sehingga lebih banyak media yang dapat berpartisipasi, tambahnya.
Zulfirman juga menjelaskan padatnya agenda kerja seringkali menjadi kendala pimpinannya dalam memberikan respons secara cepat terhadap permasalahan yang ada dalam hubungannya dengan tugas media.
Kami memahami pentingnya komunikasi antara pemerintah dan media namun, kami memastikan bahwa tidak ada maksud untuk mengabaikan media.
Kedepan, kami akan berupaya meningkatkan koordinasi agar hubungan antara dinas dan media tetap harmonis, tambahnya.
Sebagai langkah konkret dalam menjaga hubungan baik dengan insan pers, Dinas PUTR Batu Bara berencana untuk mengadakan forum dialog dengan media.
“Kami ingin membangun komunikasi yang lebih terbuka dan transparan. Forum ini nantinya akan menjadi wadah bagi media untuk menyampaikan aspirasi dan masukan sehingga kerja sama dapat berjalan lebih baik dan lebih adil bagi semua pihak,” ujar Zulfirman.
Dinas PUTR Batu Bara berharap agar hubungan dengan media tetap terjaga dengan baik serta tidak ada lagi kesalahpahaman yang dapat menghambat sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat,tandasnya.(Zul).
