Pj.Gubernur Sumut Agus Fatoni saat di wawancarai wartawan di Media Centre PON XXI Hotel Santika Medan.(Foto : Istimewa)
Medan I membaranews.com
PB PON XXI Wilayah Sumut akan bekerja dengan baik sesuai regulasi. Dalam pelaksanaan multi event empat tahunan tersebut, tetap menggandeng semua pihak termasuk aparat penegak hukum atau APH.
Hal tersebut sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 du Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah.
Sejak awal kami bekerja sudah harus berhati-hati, maka apa yang kami lakukan di Sumatera Utara sebagaimana dalam surat keputusan gubernur yang telah direvisi,maka melibatkan semua Forkopimda,” kata Ketua Harian PB PON XXI Wilayah Sumut Baharuddin Siagian dalam konferensi pers di Media Center Utama Hotel Santika Dyandra, Medan, Kamis, (12/9/ 2024).
Selain Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terlibat dalam SK gubernur tersebut, ada bidang pengawasan meliputi Inspektorat Provinsi Sumut (Kepala), Kepala BPKP perwakilan Sumut, Asintel, Asdatun Kejatisu dan Dirkrimsus Poldasu.
“Nah inilah yang melakukan pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan kita di bidang penyelenggaraan. Di tingkat pusat juga sudah ada diatur dalam Keppres 24/2024 tentang Satgas Pengawalan dan Penyelenggaraan PON XXI di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumut dan Pekan Paralimpiade Nasional XVII di Jawa Tengah. Ketua umumnya adalah bapak Menpora, Ketua Haria adalah deputi prestasi olahraga,” sebut Bahar.
Penyataan Bahar ini merespon tindak lanjut dari aksi Menpora RI Dito Dito Ariotedjo melaporkan penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut 2024 ke Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung.
“Jadi ada sebenarnya pengawalan-pengawalan yang sudah kita siapkan. Mengenai anggaran dari APBN atau Kemenpora itu benar bahwa mesti dilakukan pengawalan ke Jamintel Kejagung maupun Bareskrim Polri.
Saya ada ikut lima kali rapat di Kemenpora berkaitan dengan ini. Di sana Ketuanya juga Inspektorat Kemenpora. Sekali lagi, sebenarnya kami sudah antisipasi sejak awal semuanya dengan baik,katanya.
Pihaknya berharap media berpartisipasi aktif dalam memberikan suasana yang teduh dan sejuk selama perhelatan PON khusus di wilayah Sumut.
Karena bagaimana mungkin kita menjudge pelaksanaan yang sedang berlangsung saat ini. Kita harus objektif dan jangan dipelintir-pelintir. Artinya bahwa kita ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. “Tuhan Maha Tahu tetapi orang harus diberi tahu, itulah fungsi rekan-rekan sekalian,” ujarnya.
Pj.Gubernur Sumut Agus Fatoni, sebelumnya sudah merespon langkah dilakukan Menpora Dito. Menurutnya, pelaksanaan PON Sumut 2024 dilakukan sesuai prosedur dan perundang-undangan yang berlaku.
“Yang perlu dicatat, semua kita lakukan sesuai peraturan dan Undang-Yndang yang berlaku, biar kita selamat dunia dan akhirat,” ucapnya menjawab wartawan usai konferensi pers di Media Center Utama PB PON Sumut, Rabu (11/9/2024).
Fatoni mengungkapkan pihaknya melibatkan Inspektorat Provinsi Sumut, BPKP, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Pidsus Kejati Sumut, Intelijen Kejati Sumut hingga TNI untuk mengawal suksesi PON XXI.
“Kalau sudah didampingi seharusnya tidak terjadi. Maka langkah itu apa yang saya lakukan di Sumut ini, dengan mengajak kepolisian, kejaksaan dan TNI menjadi bagian dari Tim PB PON Sumut,” ujarnya.
Fatoni mengatakan ternyata untuk berbuat baik saja tidak cukup, harus dilakukan dengan cara baik sehingga apa dilakukan Menpora Dito Ariotedjo, hemat dia sudahlah tepat.(Rul)
