Penjabat (Pj) Bupati Batu Bara, Heri Wahyudi Marpaung, S. STP, M.AP, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang bertujuan memperkuat komitmen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pemberantasan korupsi.
Acara ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Aula Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (08/07/2024).
Rakornas ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPK Nawawi Pomolango, dan Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh yang diwakili oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Agustina Arumsari.
Dalam kesempatan tersebut, Pj. Bupati Heri Wahyudi didampingi oleh beberapa pejabat dari Kabupaten Batu Bara, seperti Inspektur Daerah, Kepala BKAD, Kepala Bappelitbangda, dan Kabag Hukum.
Tema utama kegiatan ini adalah “Penguatan APIP Dalam Bingkai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.
Acara dibuka dengan penandatanganan surat edaran bersama untuk penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) oleh Mendagri, Ketua KPK, dan Kepala BPKP.
Kemudian, dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pengelolaan Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Inspektur Jenderal Kemendagri, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, serta Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD).
Selanjutnya, dilakukan penandatanganan rencana aksi bersama untuk penguatan APIP oleh ketiga pihak tersebut, serta penandatanganan komitmen kepala daerah dalam pemberantasan korupsi oleh Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKESI), dan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APKASI). Acara dilanjutkan dengan diskusi panel mengenai penguatan APIP.
Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Agustina Arumsari, menyampaikan apresiasinya kepada KPK dan Kemendagri atas sinergi yang terjalin.
“Penguatan APIP merupakan prioritas mendesak sesuai arahan Presiden. Pengawasan harus memberikan solusi, bukan mencari kesalahan. Ujar Agustina
“Presiden berharap pengawasan berjalan sesuai koridor dan mampu mengawal pembangunan,” lanjutnya.
Ketua KPK Nawawi Pomolango menegaskan komitmen KPK dalam pemberantasan korupsi melalui sinergi dengan berbagai pihak.
Mendagri Tito Karnavian berharap agar pengawasan dapat dimulai dari hulu dengan melakukan review dalam rapat penganggaran daerah, sehingga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dikawal dengan baik dan potensi korupsi dapat diminimalisir. (S)
