Tapanuli Selatan I membaranews.com
Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Dolly Pasaribu optimis local wisdom atau kearifan lokal Hatabosi dan Program Sawit Berkelanjutan dapat meraih I-SIM Award 2023.
Optimisme ini disampaikan Bupati Dolly dalam pertemuan dengan Tim PT Surveyor Indonesia (PTSI) di Aula Sarasi Kantor Bupati Tapsel, Kamis (12/10/2023).
Hadir Kapolres Tapsel AKBP Imam Zamroni, Kajari Tapsel Siti Holijah, Sekda Tapsel Sofyan Adil, pimpinan OPD, PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), PT Agincourt Resources (PTAR), PT ANJ, PWI Tabagsel, NGO, Akademisi, petani Sawit Berkelanjutan, tokoh masyarakat Hatabosi, petani kopi Sipirok dan lainnya.
“Hatabosi singkatan nama Desa Haunatas, Desa Tanjung Rompa, Desa Bonan Dolok dan Dusun Siranap di Desa Aek Sabaon Kecamatan Marancar merupakan kearifan lokal. Komunitas Hatabosi menjaga lingkungan sejak ratusan tahun silam berhasil pemenang Kalpataru 2020,” ujar Bupati Dolly.
Sedangkan Program Sawit Berkelanjutan, melalui Forum Komunikasi Sawit Berkelanjutan (FoKSBI) Tapsel sudah berhasil membina 597 petani sawit mandiri memperoleh sertifikasi RSPO yang berkontribusi pada pengelolaan 859,51 Hektar lahan sawit secara berkelanjutan dan diikuti dengan penambahan pendapatan hingga Rp.1,4 Miliar.
Kepala Bappeda Tapsel CH Rizal dalam eksposenya mengatakan, keberhasilan kearifan lokal Hatabosi dan Program Sawit Berkelanjutan tidak lepas dari konsep multi pihak atau kolaborasi pentahelix. Melibatkan Pemerintah, akademisi, badan/pelaku usaha, komunitas masyarakat, NGO, unsur media.
Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) for Regency merupakan program yang diluncurkan PTSI Juli 2023.
“I-SIM program kedua setelah PTSI sebelumnya sukses melalui I-SIM for Cities,” kata Ketua Verifikator I-SIM Muhrina A S Hasibuan.
Muhrina melakukan verifikasi dan validasi di Tapsel didampingi Tim PTSI Doli Syawaluddin Siregar, Finny Angkie Winoto, Nabila Martagati Sofwan.
Muhrina menyebutkan, Program I-SIM for Regency PTSI diikuti 103 kabupaten dengan sasar target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
I-SIM ini merupakan program inisiatif berskema rating dan awarding untuk meningkatkan integrasi dan kolaborasi multi-stakeholders ekosistem SDGs Indonesia di tingkat Kabupaten.
PTSI berkolaborasi dengan Kementerian Bappenas dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).
Program itu selaras dengan Perpres 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pasal 3.
Dalam pasal tersebut diamanatkan bahwa sasaran TPB Nasional tahun 2024 digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi RAD TPB bersama dengan kementerian terkait.
“Pemerintah Daerah adalah salah satu aktor penting dalam ketercapaian Agenda SDGs pada tahun 2030,” ucap Muhrina.
Program I-SIM for Regencies 2023 yang diikuti 103 Kabupaten di Indonesia, kini memasuki tahap verifikasi dan validasi data 157 indikator I-SIM. Indikator ini hasil kolaborasi multipihak antara mitra pembangunan dan mitra pengarah yang berasal dari pemerintah, asosiasi Pemda, akademisi, lembaga riset, swasta dan NGO.
PTSI bersama APKASI berkunjung ke 12 Kabupaten terpilih mewakili pulau di Indonesia dengan kriteria kualitas data I-SIM dan pengisian data 100% serta mengirim program unggulan dalam upaya pencapain SDGs.
12 Kabupaten itu terdiri dari Bandung, Bantul, Bogor, Dharmasraya, Gowa, Karo, Magelang, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Temanggung, Sinjai serta Pangkajene dan Kepulauan.
“Verifikasi dan validasi langsung dapat menjadi wadah bagi kabupaten dalam upaya mengungkapkan data pencapaian SDGs (Disclosure), dampak (Impact) dan komitmen kepemimpinan dalam akselerasi pencapaian SDGs yang merupakan aspek penting dalam penilaian akhir yang dilakukan oleh Panelis Juri I-SIM For Regencies,” jelas Muhrima.
Setelah penilaian rampung, penganugerahan bertajuk SDG Annual Conference 2023 dijadwalkan pada November 2023.
I-SIM for Regency ini menjadi penting sebagai wadah pengungkapan data dan aksi untuk mengukur capaian SDGs masing-masing Kabupaten di Indonesia.
Tidak hanya itu, hasil I-SIM Report dapat menjadi acuan dan rekomendasi dalam penyusunan rencana strategis daerah (RAD). Dalam pelaksanaannya, program ini juga menjadi wadah saling belajar dan berbagi pengalaman antar kabupaten mengenai upaya pencapaian program SDGs pada 2030.
“Selain itu, program ini akan merekognisi dan memberikan apresiasi daerah terhadap reputasi keberlanjutan.” tutup Muhrina. (Borneo/Rel)
