Tapanuli Selatan I membaranews.com
Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) memaksimalkan target penurunan angka stunting Day by Day atau pemantauan riwayat hari demi hari untuk mendukung capaian Nasional.
Angka kemiskinan ekstrem Tapsel tahun 2022 mengalami penurunan signifikan dari 2,49% menjadi 0,26% atau 7.073 jiwa menjadi 743 jiwa. Di mana angka kemiskinan pada tahun 2022 turun dari 8,80 menjadi 8,07.
Hal itu dikemukakan Bupati Tapsel H. Dolly Pasaribu dalam pertemuan secara virtual Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumut dengan Menko PMK RI Muhadjir Effendy dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Selasa (7/3/2023).
Pertemuan diikuti dari Aula Sarasi Lantai III Kantor Bupati Tapsel dihadiri mewakili Forkopimda Tapsel, Pj Sekda, Asisten, Staf Ahli, pimpinan OPD, Kepala Bagian, Camat se-Tapsel, Kepala Puskesmas, Pustu dan PKK.
Dolly mengatakan, Pemkab Tapsel dan seluruh pemangku kepentingan bersama-sama mengambil peran sebagai Bapak Asuh. Juga terus gencar turun ke lapangan untuk mendata serta memberi sosialisasi akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta pentingnya 1000 hari kehidupan, dan sekaligus memonitor lokasi lopus dengan melibatkan pendamping keluarga.
Disamping itu Dolly berharap adanya pengadaan mobil Ambulance Double Gardan untuk dapat memudahkan ke lokasi sulit dijangkau. Begitu juga dengan tenaga kesehatan, ahli gizi, dokter, sanitarian serta penyuluhan yang masih kurang.
“Begitu juga dengan pembinaan TPPS dari Provinsi agar secara rutin ke Tapsel,” harap Dolly.
Menko PMK RI Muhadjir Effendy menyampaikan, pertemuan ini merupakan kegiatan Roadshow Virtual untuk mendapatkan laporan terkait penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Sumut menjadi provinsi ke-14 selama 16 hari pelaksanaan, di mana ada sejumlah kabupaten yang menjadi sasaran,” ucap Menko PMK Muhadjir Efendi.
Kemudian langkah apa yang sudah dilakukan serta terobosan yang ditempuh, terutama masalah yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Pusat.
“Terakhir, meminta usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota guna mempercepat penurunan angka stunting serta kemiskinan ekstrem,” sebut Menko.
Selain itu pihaknya berupaya mengidentifikasi semua isu, kendala dan masalah yang ada. Selanjutnya akan dibahas langkah ke depan sebagai solusi persoalan dimaksud. (Borneo/Rel)
