membaranews.com.(Tebingtinggi)
Pemkot Tebingtinggi kembali meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kemenkeu RI tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021. Penghargaan WTP diraih empat kali berturut-turut
Penghargaan diterima Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi diserahkan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi bersama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumut Kemekeu Heru Pudyo Nugoroho di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan, Kamis (3/11/2022).
“Predikat membanggakan kita terima kembali dan menjadi motivasi Pemko untuk menyajikan dan mengelola keungan daerah sesuai standar penyusunan dan pengelolaan,” kata Dimiyathi.
Dimiyathi berharap predikat diraih tetap terjaga serta menyampaikan kepada OPD jajaran Pemkot Tebingtinggi untuk terus berkomitmen mengelola keuangan dengan baik.
“ OPD Pemkot Tebingtinggi terus berkomitmen, dalam penyelesaian rekomendasi BPK atas laporan keuangan,” ujar Dimiyathi.
Dimiyathi berharap dengan kesesuaian format pengelolaan dan laporan keuangan berdasarkan aturan maka langkah selanjutnya menyelaraskannya dengan implementasi dalam mensejahterakan masyarakat sehingga ada evaluasi dan membuat lebih baik dari tahun ke tahun.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan, perolehan opini WTP bukan hanyab kepentingan Pemprov tapi seluruh Kabupaten/Kota. Satu daerah saja tidak sesuai, akhirnya satu provinsi menjadi cacat. Karena menjalankan pemerintaha merupakan kolaborasi semuan pihak untuk mewujudkan rakyat sejahtera.
“Saya bukan ingin memubuat anda malu, tidak. Ini bukan soal malu atau tidak. Kita turun, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita lakukan, itu yang saya katakan,” kata Edy.
Ada namanya insentif fiskal, ada satu persyaratan.Misalnya Medan wajib 5 kali WTP baru anda dapat insentif. Bukan karena belas kasihan, tegasnya.
Kepala Kanwil DJPb Sumut Heru Pudyo Nugoroho menekankan akuntabilitas laporan keuangan secara komprehensif sehingga terwujud satu kesatuan langkah dan sinergi seluruh pengelola keuangan baik APBN maupun ABPD karena lingkupnya adalah keuangan negara.
Penguatan secara akuntabilitas perlu secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar pengelolaan keuangan negara dapat berkontribusi secara nyata untuk pembangunan,kata Heru.
Menurut Heru, kepentingan meraih WTP sebagai gambaran citra positif menunjukkan pemerintahan telah dikelola secara akuntabel dan menjadi indikator pemerintahan yang baik.
“Kami mohon perhatian khusus untuk soal ini sehingga WTP tidak hanya sekadar penghargaan,” sebut Heru.
Hadir pada penyerahan WTP , Pangdam I/BB, Kajati Sumut, Bupati/Wali Kota,Kadis Kominfo Dedi parulian Siagian. (HL)
