Membaranews.com (Batu Bara)
Pemerintah Kabupaten Batubara melalui Dinas Kesehatan P2KB melaksanakan Rapat Kordinasi dan Konsolidasi Percepatan Penurunan Stunting di Aula, Singapur Land Kecamatan Sei Balai, Selasa (18/10/2022).
Bupati Batubara Ir. Zahir melalui Wakil Bupati yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Batubara Oky Iqbal Prima, SE menjelaskan, sejak tahun 2021, Kabupaten Batubara telah ditetapkan sebagai Kabupaten Lokus dalam penurunan Stunting di Provinsi Sumatera Utara.
Berdasarkan Data Survei Gizi Balita Indonesia (SSGI) tahun 2021, bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Batubara sebesar 30,9%. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka Stunting secara Nasional sebesar 24,4% dan Provinsi Sumatera Utara sebesar 25,8%.
Berdasarkan data ini, Oky menyebutkan ada beberapa strategi dan langkah awal yang dilakukan Pemerintah dalam percepatan penurunan Stunting.
Strategi awal yakni melatih tenaga pengukur balita yang terampil berjumlah 90 orang, terdiri dari tenaga pelaksana gizi Puskesmas, Bidan, Koordinator Lapangan PLKB/PKB, TP-PKK Kecamatan, Kader Posyandu, dan Kader Dasawisma.
Kemudian melakukan standarisasi alat pengukuran (Antrpometri Kit) pada seluruh posyandu yang berjumlah 529 posyandu, pengukuran balita di seluruh wilayah Desa/Kelurahan se-Kabupaten Batubara, yang bertujuan untuk menemukan nama dan alamat balita Stunting.
“Adapun isu tantangan utama dalam percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Batubara adalah dari aspek tata kelola,” katanya.
Salah satu tantanga tersebut, masih kurangnya sinkron dalam penganggaran antara APBD, APBDES dan pihak Swasta. Untuk itu perlun optimalisasi koordinasi lintas sektor.
Ia menyebutkan, kurangnya optimalisasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kecamatan dan prioritas DAK non fisik yang belum sepenuhnya menunjang untuk intervensi cakupan layanan sesuai masalah, kurang sinkron data dalam analisis situasi.
Sementara untuk layanan Intervensi Spesifik penurunan angka Stunting, perlunya sebuah alat pemeriksaan anemia mobile pada remaja putri, dan itu masih dalam pemesanan terkait mekanisme P-APBD, surveilans petugas karena tenaga masih kurang maksimal.
Layanan Intervensi Sensitif, masih kurang terkoordinir dalam pemenuhan dan validasi administrasi induk untuk kebutuhan Bansos (PBI, PKH DAN BPNT) dari tingkat Desa, untuk percepatan penurunan Stunting melalui Dana Desa.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan P2Kb drg. Wahid Khusyairi mengungkapkan, bahwa hasil pengukuran balita saat ini sebanyak 26.762 balita (93,20%) dari 28.716 balita, sementara prevalensi stunting sebesar 18,35 % dengan jumlah kasus sebanyak 4.911 balita (sangat pendek 967 balita, pendek 3.944 balita).
Terkait bentuk inovasi Kabupaten Batubara dalam percepatan penurunan Stunting tahun 2022 ini, Pemerintah menggandeng TP-PKK Kabupaten membentuk laskar istana untuk melakukan serentak aksi konvergensi intervensi Stunting secara nyata.
Selain itu, Pemerintah juga melakukan oembentukan dan peningkatan kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berjumlah 296 tim yang terdiri sebanyak 888 orang.
“Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, pemberian informasi dan edukasi serta kemampuan untuk menggunakan aplikasi elsimil dalam melakukan pendampingan keluarga beresiko stunting dan semua calon pengantin, untuk mendeteksi secara dini faktor-faktor resiko Stunting agar segera ditangani,” ungkapnya.(Zul).
