membaranews.com (Batu Bara)
Bupati Batu Bara Ir. H. Zahir, M.AP menghimbau jangan terlalu cepat menyatakan Hewan Ternak terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) jika gejalanya belum diketahui, karena hal itu bisa membuat masyarakat panik.
“Jika gejala belum diketahui, kita jangan terlalu cepat menghebohkan karena itu dapat membuat masyarakat panik. Tapi kita harus tetap bekerja secara maksimal”, ucap Bupati Zahir.
Mengambil langkah cepat, Pemkab Batu Bara melalui Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan wabah PMK pada ternak, yang dibuka langsung Bupati Batu Bara, Ir. H. Zahir, M.AP, di Aula Rumah Dinas Bupati, Komplek Inalum Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, Senin (23/5).
Pemkab Batu Bara terus meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi masuknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak di desa-desa.
Pengawasan yang ketat pun dilakukan terhadap hewan ternak seperti sapi dan kerbau, karena diketahui penyakit ini penyebarannya sangat cepat.
Adapun salah satu upaya antisipasi untuk mengendalikan wabah PMK, Bupati Zahir Perintahkan Dinas Perikanan dan Peternakan harus bergerak cepat, seperti memberikan bantuan obat-obatan antibiotik dan vitamin kepada ternak yang terindikasi PMK.
“Dinas Perikanan dan Peternakan harus bergerak cepat ketika ada laporan penyebaran wabah PMK di desa dengan memberikan bantuan obat, antibiotik dan vitamin”, ujar Bupati Zahir.
Sebelumnya laporan Suspect PMK di Batu Bara, berdasarkan data Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) yang terintegrasi, per tanggal 21/05/2022, terdapat 825 ekor ternak terjangkit PMK.
Dan kabar baiknya sekarang sebanyak 476 ekor ternak sudah sembuh, sisanya sebanyak 349 ekor masih sakit.
Lewat Rapat Koordinasi yang dilakukan, Bupati Zahir berharap seluruh hewan ternak dapat kembali sehat dan masyarakat tidak terjebak dalam kepanikan, karena pemerintah terus bergerak mengendalikan wabah PMK.
Hal tersebut bagian dari misi Bupati Zahir dan upaya pemkab Batu Bara dalam meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah atas pelayanan publik dan investigasi. (S)
