membaranews.com (Tapanuli Selatan)
Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Dolly Pasaribu menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Medan, Jumat (1/4/2022).
Bupati Dolly Pasaribu menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala BPIP beserta jajaran sekaligus berharap dengan nota kesepahaman , Pemkab Tapsel mampu menguatkan tatanan masyarakat Kabupaten Tapsel yang Pancasilais.
Tujuan penandatanganan nota kesepahaman antara BPIP dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 14 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara untuk mendorong pelaksanaan sosialisasi, pembudayaan dan penggalian mutiara Pancasila pada kearifan lokal dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila maupun mendorong pengembangan kerja sama dalam rangka pengamanan nilai-nilai Pancasila.
Penandatanganan diikuti Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 14 Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Labuhan batu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba, Kota Medan, Kota Binjai.
Wakil Kepala BPIP Hariyono mengatakan, Pancasila tidak hanya milik pemerintah pusat, Pancasila milik semua rakyat Indonesia sehingga melibatkan masyarakat melalui Jejaring Panca Mandala diharapkan dapat menyentuh langsung masyarakat lain.
“Pemerintah melibatkan ruang yang besar untuk partisipasi masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang strategis untuk mengefektifkan kegiatan program pembinaan ideologi Pancasila sampai ke akar rumput,” kata Hariyono.
Menurut Hariyono, Pancasila harus dirawat terus menerus sehingga Pancasila tidak akan pernah hilang.
Sebagai informasi, Sumut adalah Provinsi ke delapan di Indonesia yang membentuk Jejaring Panca Mandala. Jejaring Panca Mandala merupakan wadah untuk menjalin sinergi dengan semua pemangku kepentingan lima unsur. Yaitu , pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, pers dan masyarakat,” ujar Hariyono. (Rel/Borneo)
