membaranews.com (Medan)
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melapor ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Sofyan A Djalil, soal pembangunan sejumlah bendungan di Sumut masih terkendala permasalahan tanah.
Dari tujuh bendungan direncanakan pemerintah pusat, baru satu terealisasi, yaitu Bendungan Lau Simeme di Deli Serdang. “Ada enam bendungan lagi saat ini tidak bisa dilaksanakan, terkendala persoalan tanah, begitu sulitnya mengurus tanah di Sumut,” kata Edy Rahmayadi saat penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat Provinsi Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Selasa (28/12/2021).
Edy membandingkan, daerah-daerah lain memiliki lebih banyak bendungan ketimbang Sumut. Seperti Jawa Barat memiliki 11 bendungan, Jawa Timur 18 bendungan, dan terbanyak di Jawa Tengah 26 bendungan.
“Memang bendungan sangat bermanfaat, bisa mengairi jutaan hektare pertanian, bisa mencegah banjir, bisa menjadi tempat rekreasi dan bisa memenuhi kebutuhan air bersih, banyak manfaat dari bendungan itu,” katanya.
Edy mengharapkan pembangunan bendungan di Kabupaten Karo dan Asahan bisa dimulai tahun 2022 sehingga dapat mengairi banyak lahan pertanian di Tanah Karo dan Asahan. Termasuk mengantisipasi banjir.
Merespon Gubernur, Menteri Sofyan Djalil siap membantu apa dibutuhkan terkait pembangunan bendungan. Sofyan menilai Sumut memiliki potensi besar dibangun waduk.
“Saya sangat concern dengan waduk tidak bisa terbangun karena persoalan tanah, sebenarnya kalau kita komitmen bekerja bersama, tidak ada hal yang tidak bisa, kami siap apa saja yang bapak perintahkan,” kata Menteri.
Namun begitu,kita akan menyeuaikan dana yang tersedia terlebih dulu. Jika memadai, langsung diproses.“Kadang-kadang ada dana yang disediakan dari LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara), sekarang kita cek dulu ada dananya nggak.Kalau kita sudah negosiasi dengan masyarakat kemudian uangnya gak keluar itu justru lebih buruk dampaknya,” ujar Sofyan.
Menteri kemudian memaparkan, masa Presiden Joko Widodo baru menjabat, Indonesia hanya memiliki 50-an waduk. Lebih sedikit dari Malaysia yang sudah memiliki 200-an waduk. “Waktu Pak Jokowi masuk, salah satu programnya adalah memperbanyak waduk, sebab dengan waduk ini banyak sekali manfaat bisa kita peroleh.Kalau Pak Menteri PUPR komit membikin waduk, kita akan optimal bekerja.
“Insya Allah bisa kita selesaikan masalah ini,” katanya.(Rul)
Foto :
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi bersama Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil memberi penjelasan kepada wartawan di Rumah Dinas Gubernur.(Foto : Dok-Kominfosu)
