membaranews.com (Tapanuli Selatan)
Pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan merupakan salah satu kunci penting dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB).
Hal itu ditegaskan Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Dolly Putra Parlindungan Pasaribu pada Semiloka Seri I bertajuk “Mendorong Kebijakan dan Praktik Pengelolaan Gambut Berkelanjutan di Tapsel dan Sumatera Utara” di Hall Emerald Mega Permata Hotel Padangsidimpuan, Selasa (20/4/2021).
Semiloka digelar secara daring-luring diikuti 90 peserta secara live dan virtual dm tetap berpedoman pada protokol kesehatan, bertujuan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang relevan dengan perlindungan dan pengelolaan gambut berkelanjutan sebagai langkah awal kerja sama multipihak di Tapsel khususnya dan Sumut pada umumnya.
Kegiatan digelar kerjasama Dinas Lingkungan Hidup Tapsel, Yayasan Lahan Basah/Wetlands International Indonesia dan Conservation dengan dukungan dari program “Mitigasi, Adaptasi melalui Konservasi dan Kehidupan Berkelanjutan pada Ekosistem Gambut dan Mangrove Indonesia” (bagian dari International Climate Initiative).
Bupati Dolly Pasaribu mengemukakan, pengelolaan gambut kunci penting dalam pembangunan rendah karbon (PRK) secara langsung dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.
Pemkab mendukung penuh upaya restorasi gambut.
“Kami berkomitmen laksanakan berbagai kegiatan perlindungan dan pengelolaan gambut di Tapsel bersama pihak terkait,” ujar Dolly.
Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut Kementerian LHK Budi Susanti menyebutkan, pemerintah mengeluarkan Permen LHK Nomor 60 Tahun 2019 terkait pedoman penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (RPPEG) dan penetapan SK Menteri LHK Nomor 246 ahun 2020 tentang rencana perlindungan dan RPPEG Nasional secara rinci.
Untuk Sumut, ada 26 dari total 27 kesatuan hidrologis gambut (KHG) sudah melakukan pemetaan inventarisasi karakteristik gambut berskala 1: 50.000.
Budi menekankan pentingnya penyusunan RPPEG tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Diharapkan penyusunan RPPEG tingkat Provinsi Sumut maupun Kabupaten Tapsel dapat disegerakan. “Kami siap mendampingi dalam proses penyusunannya,” ujar Budi.
Pada sesi diskusi, Kepala Bappeda Sumut Hasmirizal Lubis menyampaikan, saat ini Pemprov Sumut sedang menyusun rencana pembentukan forum pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut bekerja sama dengan Conservation International dalam rangka pelestarian ekosistem gambut di Provinsi.
Tahun 2022 akan dikembangkan 200 desa wisata dimana potensi wisata gambut juga bisa dikembangkan.
“Kedepan Sumut diharapkan dapat masuk ke dalam provinsi prioritas kegiatan restorasi gambut sesuai Permen LHK Nomor 8 Tahun 2020 tentang penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan,” ujar Hasmirizal.
Senior Advisor Yayasan Lahan Basah/Wetlands International Indonesia Nyoman Suryadiputra mengatakan, program percontohan di Kelurahan Muara Manompas Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapsel telah mengimplementasikan pendekatan 3 R. Yaitu, rewetting (pembasahan kembali), revegetasi dan revitalisasi mata pencaharian.
“Ada total 16 sekat kanal sudah dibangun bersama masyarakat menggunakan batang pinang sebagai bahan konstruksi.
Saat ini , 250 ha lahan mendapat perlakuan pembasahan kembali sedang ditanami jelutung, pakkat dan sagu sebagai spesies asli gambut bernilai ekonomi,” ungkap Nyoman.
Program ini, juga memberikan pinjaman bersyarat untuk mendukung pengembangan alternatif mata pencaharian masyarakat setempat sekaligus mendorong partisipasi dalam upaya restorasi dan pengelolaan gambut secara berkelanjutan untuk 35 kelompok masyarakat.
Pada kesempatan itu, Nyoman memaparkan terkait inisiatif percontohan pengelolaan ekosistem gambut untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pengurangan risiko bencana di Kelurahan Muara Manompas.
Kepala Sub Pokja Pengelolaan Ekosistem Gambut Badan Restorasi Gambut Mangrove (BRGM) Agus Rusdiyatmoko menekankan pentingnya pendokumentasian praktik-praktik di lapangan dan disertakan dalam rencana pembangunan.Antusiasme pendampingan dan partisipasi masyarakat perlu terus didorong.
Anna Amalia dari Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas mengatakan,pentingnya pend pemerintah daerah.
Saat ini di tingkat nasional sudah dibentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Lahan Basah guna mendukung pencapaian TPB dan PRK. Termasuk sedang disusun peta jalan pengelolaan lahan basah terutama mangrove dan gambut yang diharapkan dapat menjadi pedoman pengelolaan lahan basah di Indonesia.
Gambut merupakan ekosistem memiliki peran strategis bagi kehidupan manusia. Gambut berperan sebagai penyimpan dan penjamin ketersediaan air. Gambut menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati, penyedia spesies asli, sebagai sumber pangan dan obat-obatan serta berperan penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim, yakni penyimpan dan penyerap karbon.
Pengelolaan gambut secara berkelanjutan berdampak signifikan pada upaya pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketangguhan masyarakat, khusus terhadap bencana karhutla gambut dan banjir.
Proyek International Climate Initiative-Peat and Mangrove Ecosystems (IKI-PME) mendukung pelestarian mangrove dan gambut sebagai ekosistem kaya karbon untuk mendukung target pengurangan emisi melalui dukungan pengelolaan kawasan konservasi, restorasi dan pengembangan alternatif mata pencaharian masyarakat pada ekosistem mangrove dan gambut.
Di Sumut, project dilaksanakan pada 2019-2022 di Kelurahan Muara Manompas Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapsel.
Semiloka Seri I akan ditindaklanjuti dengan semiloka Seri II dan III untuk menghasilkan kolaborasi jangka panjang dalam upaya pengelolaan gambut secara berkelanjutan di Tapsel khususnya dan Sumut pada umumnya. (Rel/Borneo)
Foto :
Bupati Tapsel Dolly Pasaribu (tengah) menghadiri Semiloka Seri I “Mendorong Kebijakan dan Praktik Pengelolaan Gambut Berkelanjutan di Tapsel dan Sumut “. (Ist)
