membaranews.com (Medan)
Komisi Informasi Pusat bekerjasama dengan KIP Sumut mengadakan Focus Group Discussion (FGD) sehari penuh di Hotel Four Point Medan, Jumat (9 /4/2021.
Kegiatan FGD Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) menurut Komisioner Komisi Informasi Pusat Muhammad Syahyan merupakan program prioritas 2021 yang dilaksanakan di 34 Provinsi di Indonesia.
IKIP bertujuan untuk memotret kewajiban negara dalam memenuhi hak untuk tahu dan kebebasan informasi.
Selanjutnya program IKIP yang pelaksanaannya melibatkan KIPusat, Tim Ahli, Pokja Daerah terdiri dari Komisi Informasi Provinsi dan Informan Ahli mewakili unsur pemerintah, akademisi, pegiat keterbukaan informasi, pelaku usaha dan hukum ingin memperoleh data, fakta dan informasi terkait implementasi UU KIP dari tiga dimensi. Yakni, hukum, politik dan ekonomi. IKIP juga ingin memastikan asas-asas keterbukaan informasi terlaksana.
Hasilnya kata Syahyan, akan dilaporkan Ke presiden/pemerintah untuk membantu pengambil kebijakan dalam membuat kebijakan terkait keterbukaan informasi. Selain itu sebagai bahan bagi pemerintah untuk disampaikan pada forum forum internasional.
Ketua KI Sumut Robinson Simbolon berharap hasil indeks tersebut dapat menjadi bahan dan masukan bagi pemangku kebijakan untuk membuat keputusan publik. Selain itu, dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan.
Robinson berharap, publik makin cerdas memanfaatkan dan berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah/ Badan Publik.(Rel)
