membaranews.com.(Medan)
Percepat pemulihan ekonomi menjelang Ramadhan dan Lebaran, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengambil empat langkah.
Yaitu, percepatan serapan APBD Kabupaten/Kota, pengawasan distribusi bahan pangan, memastikan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau, penyesuaian Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan (PBBKB).
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Edy Rahmayadi pada Rakor High Level Meeting TPID dan Peluncuran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Sumut di Ballroom Adimulya Hotel Medan, Jumat (9/4/2021).
Untuk serapan anggaran APBD, Edy mendorong Pemko/Pemkab mempercepat tender-tender juga belanja daerah. Serapan anggaran APBD menjadi stimulus ekonomi di masing-masing daerah sehingga membantu pemulihan ekonomi.
Sedangkan penyesuaian PBBKB dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga pemerintah bisa meningkatkan serapan anggaran dan menghindari deflasi.
“Pemkab/Pemko harus lakukan percepatan serapan anggaran, karena menjadi stimulus ekonomi daerah masing-masing.
Penyesuaian PBBKB juga dilakukan agar serapan anggaran di Sumut lebih besar.
Dengan begitu, kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghindari deflasi berat, ujar
Pemerintah perlu memastikan ketersediaan bahan pangan dan memonitor harga karena biasanya harga bahan pangan melonjak menjelang Ramadhan dan Lebaran.
Sumut cukup baik memproduksi kebutuhan pangan seperti beras, cabai merah, cabai rawit, daging ayam, telur ayam minyak.Enam bahan pangan ini surplus sebutnya.
Tapi, bawang merah, Sumut baru mampu memproduksi 64% dari total kebutuhan, sedangkan bawang putih 4,6%, gula pasir Sumut 100% memasok dari luar daerah.
Untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dan harga terjangkau perlu dilakukan monitoring pada sektor distribusinya.
Edy, berharap Tim Satgas Pangan bekerja ekstra untuk memonitor distribusi bahan pangan. “Kita banyak surplus, harusnya tidak ada alasan yang surplus naik harganya walau ini menjelang Ramadhan dan Lebaran.Bila naik drastis berarti ada masalah , entah itu distribusi atau permainan tengkulak.
“Satgas Pangan perlu memonitoring ketat. Kalau harganya melonjak bisa-bisa masyarakat tak mampu beli dan kita deflasi,” kata Edy.
Menurut Edy, ketersediaan bahan pangan dan harga berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi Sumut yang terdampak Covid-19 sejak tahun lalu. Kuartal IV tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Sumut sudah terkontraksi 2,21% (yoy).
Harapannya, Kuartal I 2021 pertumbuhan ekonomi Sumut mampu mencapai 0%.
“Kita harus bekerja sekuat tenaga agar kuartal I tahun ini paling tidak pertumbuhan ekonomi kita mencapai 0% Karena itu empat langkah ini kita ambil,” tegas Edy didampingi Sekdaprov R Sabrina.
Kepala BI Perwakilan Sumut Soekowardojo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Sumut Triwulan I 2020 diprediksi masih terkontraksi 1,07% sehingga perlu upaya khusus agar hal tersebut tidak terjadi.
Selain empat upaya dilakukan Pemprov juga perlu pengimplementasian Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (EPTD).
Sampai saat ini, sudah ada 21 Pemko/Pemkab di Sumut sudah memiliki Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk pengimplementasian (EPTD) menyusul daerah-daerah lain.
“Pertumbuhan ekonomi sudah menunjukkan perbaikan, tapi hasil assessment kami prediksi kami masih minus.Untuk tahun 2021 secara keseluruhan diprediksikan tumbuh 4,5%. Dan dengan mengimplementasikan EPTD keuangan daerah akan lebih transparan karena semua terdata sehingga optimalisasi pendapatan daerah bisa dilakukan,” kata Soekowardojo usai peluncuran TP2DD Pemprov Sumut.
Hadir Wakapolda Sumut Dadang Hartanto, Kepala OJK Regional 5 Sumbagut Yusup Ansori, Pimpinan Perum Bulog Wilayah Sumut Arif Mandu. Bupati/Walikota virtual mayoritas mengikuti secara virtual.(SW)
Foto :
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melakukan peluncuran Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah Sumut.(ist)
