membaranews.com (Medan)
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Tahun 2022 di Hotel Santika Dyandra Medan, Kamis (8/4). Dalam forum Musrenbang, pemerintah kabupaten/kota diminta fokus pada peningkatan sektor yang potensial dan unggulan daerahnya.
Hadir Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kemendagri Hamdani, Wagub Sumut Musa Rajekshah ,Sekdaprov R.Sabrina,Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution dan Rahmansyah Sibarani,Bupati/Walikota se-Sumut.
Gubernur Edy Rahmayadi mengatakan, pandemi Covid-19 yang melanda dunia telah memengaruhi sendi kehidupan masyarakat, terutama pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi di semua sektor. Untuk itu, Musrenbang mengedepankan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) sebagai upaya memulihkan ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Ada beberapa target pembangunan tidak bisa terpenuhi di 2021 karena kondisi Covid-19, akan kita lanjutkan di 2022. Karena itu percepatan pemulihan Elekonomi menjadi fokus pembangunan, seperti peningkatan nilai tambah di sektor agraris, pariwisata, peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan, akses mutu pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan infrastruktur.
Langkah pemulihan dapat dijalankan dengan memfokuskan pembangunan sektor tertentu sesuai potensi dan unggulan masing-masing daerah. Karenanya pemerintah kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan diminta aktif agar alokasi anggaran yang diberikan melalui Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) dimanfaatkan secara maksimal dan efektif.
“Kita tidak lagi seperti membagi roti. Jadi siapa (daerah) yang membutuhkan pembangunan sesuai potensi daerahnya, akan kita akomodir. Tidak ada tempat bagi daerah yang apatis, karena hasilnya bukan hanya untuk daerah itu saja, tetapi untuk Provinsi Sumatera Utara,” tegas Edy.
Begitupun, Edy tetap meminta semua pihak khusus DPRD Sumut memberikan dukungan penuh guna mencapai cita-cita pembangunan menuju Sumut Bermartabat. Mengingat beberapa rencana besar seperti Islamic Center, areal peternakan dan pertanian baru, pembangunan bandara di Madina dan infrastruktur wilayah perbatasan antar provinsi.
Edy mengungkapkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Derah (PAD) Sumut dengan menaikkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang menurutnya masih tergolong kecil bila dibanding sejumlah provinsi lain yang mencapai 10%, atau lebih besar dari yang ditetapkan di provinsi Sumut (7,5%). Kemudian melakukan penyederhanaan (penghapusan dan penggabungan) instansi diantaranya Disdukcapil yang dinilai tidak diperlukan untuk tingkat provinsi, Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Staf Ahli Menteri Bidang Ekbang Kemendagri, Hamdani menyebutkan hasil rapat koordinasi terknis perencanaan pembangunan yang diusulkan Provinsi Sumut, terdapat 11 usulan yang diakomodir pemerintah pusat. Di antaranya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, kualitas SDM guru SMA/SMK, pembangunan jalan akses Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba di Humbahas dan Samosir, pengembangan desa wisata, akses ke KEK Sei Mangkei dan Kualatanjung, jalan Tol Trans Sumatera Medan-Pekanbaru.
Edy mengatakan, rencana pembangunan di Sumut diarahkan pada refokusing memperkuat infrastruktur pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan, penunjang kesehatan, energi dan telekomunikas dan ketahanan pangan. Sedangkan untuk asumsi pandemi dapat dikendalikan pada tahun depan, sektor ekonomi yang bisa diperkuat adalah pariwisata, industri, perdagangan, kelautan dan perikanan.
Mempertimbangkan keterbatasan pendanaan, menurut Edy, secara rasional perlu dilakukan re-prioritasasi jenis proyek yang akan dibangun sehingga beban pembangunan tidak terlalu besar dan tidak menjadi beban fiskal pada masa mendatang,” ucapnya.
Pembangunan infrastruktur berbasis Teknologi dan Informasi juga menjadi krusial agar masyarakat tetap produktif dalam bekerja, memperoleh layanan publik yang lebih baik, tetap terintegrasi dalam aktivitas ekonomi berbasis digital. Termasuk pembangunan infrastruktur berbasis Teknologi dan Informasi menjadi krusial agar masyarakat tetap produktif dalam bekerja, memperoleh layanan publik lebih baik, dan tetap terintegrasi dalam aktivitas ekonomi berbasis digital.
Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution berharap Pemprov mengakomodir pokok-pokok pikiran merupakan aspirasi dari rakyat. “Forum Musrenbang benar-benar objektif dan menghasilkan program yang bisa menghapus keraguan dan pesimisme di masyarakat,” ujar Harun.
Kita memang menyadari kondisi pandemi Covid-19 membuat pembangunan menjadi terkendala karena fokus anggaran diarahkan untuk penanganan kesehatan masyarakat. Namun diharapkan tahun depan, menjadi titik awal dimana provinsi Sumut bisa mencapai target pemulihan ekonomi dan pemulihan kehidupan masyarakat,ujarnya.(SW)
