membaranews.com–(Medan)
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menerima secara simbolis dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 dari Presiden RI Joko Widodo, di Rumah Dinas Gubernur,Rabu (25/11). Penyerahan DIPA dan TKDD secara virtual tersebut juga diikuti sejumlah kepala daerah lainnya di Indonesia.
Gubernur Edy Rahmayadi mengatakan, Pemprov Sumut segera melakukan lelang pengadaan barang dan jasa sehingga awal tahun 2021 proyek pembangunan sudah langsung bisa berjalan.
“Ini segera, Desember ini kita lakukan lelang, Januari sudah bisa berjalan. Penyerapan ini prioritas karena di tengah pandemi.R akyat itu membutuhkan dana segar, harus ada uang berputar,” ujar Gubernur, usai menerima dokumen DIPA dan TKDD Tahun 2021.
Gubernur memaparkan, tahun 2021, Pemprov Sumut mendapatkan DAU. Rp 7,4 Triliun dan DAK Rp 380 Miliar. “Kita tau bersama, nkita bicara tentang prioritas dalam kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Saya sampaikan bahwa DAU Rp 7,4 Triliun dan DAK Rp 380 Miliar, dari sana kita prioritaskan dana yang bisa kita pakai pembangunan murni Rp5 Triliun,” ungkap Gubernur.
Gubernur menegaskan aggaran 2021 akan diprioritaskan untuk pangan yakni pertanian, peternakan dan perikanan. “Namun demikian kita tetap menganggarkan penanganan Covid-19. Ini sedang kita susun besarannya, kita atur terutama kesehatan, pertanian, perkebunan, peternakan dan infrastuktur yang mendukung kegiatan tersebut,” sebutnya.
Edy berharap Dana Desa dialokasikan paada tiga bidang. Yakni, penanganan Covid-19, pembangunan desa dan program yang padat karya.
“Dana Desa juga terfokus pada tiga hal, pertama kesehatan, pembangunan desa dan program padat karya yang benar menyentuh rakyat khususnya pertanian, peternakan tergantung potensi wilayahnya masing-masing,” katanya.
Presiden Joko Widodo. meminta kepala daerah dan pimpinan kementerian/lembaga agar segera melakukan lelang agar roda perekonomian bisa langsung tumbuh pada kuartal pertama 2021.
“Saya minta seluruh pimpinan kementerian lembaga dan kepala daerah yang memiliki anggaran besar melakukan lelang sedini mungkin, bulan Desember agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I tahun 2021,” ujar Presiden, dari Istana Negara Jakarta.
Presiden menyampaikan dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 2.750 Triliun atau tumbuh 0,4% dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020. Alokasi ini terdiri atas belanja untuk kementerian/lembaga sebesar Rp1.032 Triliun, serta transfer daerah dan Dana Desa sebesar Rp 795,5 Triliun. Fokus APBN Tahun Anggaran 2021 antara lain kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural.
Soal vaksin, Presiden mengatakan vaksinasi termasuk ke dalam bagian fokus APBN 2021 untuk penanganan Covid-19. Akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021 vaksinasi bisa disalurkan. Namun hal teresebut tetap membutuhkan persiapan yang matang lantaran vaksin akan disalurkan ke 34 provinsi di Indonesia.
“Kita harapkan setelah vaksinasi, dilakukan pemulihan kesehatan dan rasa aman masyarakat akan memicu kegiatan ekonomi,” kata Presiden.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankanan koordinasi antara lembaga dan pemerintah daerah sangat penting dan menentukan. Pada triwulan ketiga 2020 konsumsi pemerintah melalui belanja APBN tumbuh positif 9,8%. “Hal ini meningkat siginifikan dari kontraksi belanja sebesar minus 6,9% triwulan kedua,” ujar Sri Mulyani.
Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada tingkat 5%. Meski begitu, setiap pihak harus tetap waspada lantaran ketidakpastian kondisi pandemi.
“Meski perekonomian domestik membaik, kita waspada karena risiko ketidakpastian masih tinggi. Keberhasilan mengendalikan pandemi menjadi faktor penting dalam akselerasi pemulihan ekonomi tahun 2021,” ujar Sri Mulyani.(rul)
