membaranews.com-(Batubara)
Komisi II DPRD Kabupaten Batu Bara menerima delegasi DPD Aliansi Nelayan Kecil Modern (ANKM) Kabupaten Batu Bara di Gedung Dewan Jl. Perintis Kemerdekaan Lima Puluh, Jumat (14/08/2020).
Delegasi ANKM terdiri Ketua DPP Rahman Gafiqi, SH, Ketua DPD Adi Supratman, Sekretaris M. Adam Malik, S. Sos dan puluhan unsur pengurus.
Hadir dari Komisi II Ali Hatta (Ketua), Mukhsin, Ajijul Mukahar. Hadir Plt. Kepala. Dinas Perikanan Anthoni dan Kabid Nelayan Azmi.
DPD ANKM Batubara dalam pertemuan Komisi II menegaskan terjadi. konflik horizontal antara nelayan Batubara dan nelayan Serdang Bedagai di perairan Serdang Bedagai. Konflik tersebut berupa pengrusakan, pembakaran sebagai tindakan kriminal telah dilakukan nelayan asal Sialang Buah Kabupaten Serdang Bedagai.
Ini persoalan perlindungan nelayan asal Batubara (Pagurawan Kec. Medang Deras). Karenanya pertemuan dengan DPRD Batubara sangat urgen.
DPD ANKM minta DPRD Batubara melakukan pembelaan dan perlindungan terhadap nelayan Batubara baik dari ancaman keamanan di laut maupun jaminan perlindungan kesejahteraan nelayan yang dalam hal ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dinas Perikanan Batubara, tegas Adam Malik.
Malah satu minggu lalu terjadi lagi tindakan provokatif dari nelayan Sialang Buah dan pihak kepolisian menangkap salah satu anggota atau. keluarga pengurus ANKM ,ucap Adam.
Yang jelas, aksi pembakaran, penganiayaan, penangkapan nelayan Batubara di Serdang Bedagai adalah tindakan kriminal dan aksi main hakim sendiri telah melanggar Undang-Undang, dan merampas Hak Asasi Manusia seseorang”, kata Adam.
Begitu juga penangkapan yang dilakukan Polair Serdang Bedagai terhadap nelayan pukat kecil modern penuh dengan misteri dan perlu ada sinkronisasi dan komunikasi terhadap persoalan nelayan kecil modern.
“Kita tidak terima ini tindakan kriminal terus terjadi terhadap nelayan sehingga konflik horizontal antar nelayan terus berkepanjangan. Untuk itu, ANKM Batubara minta Komisi II DPRD Batubara melakukan kewenangannya untuk melindungi nelayan Batubara.
DPRD Batubara harus melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat Dinas Perikanan Batubara dan melakukan koordinasi dengan Pemkab Serdang Bedagai untuk mendapatkan solusi, ujar Adam.
Ketua Komisi II Ali Hatta juga minta penjelasan Dinas Perikanan Batubara soal program perlindungan dan peningkatan kesejahteraan nelayan Batubara seperti Kartu Kusuka dan Kartu Asuransi Nelayan.(am)
