membaranews.com-(Medan)
Sebanyak 1.075.054 orang di seluruh Kabupaten/ Kota se Sumatera Utara sudah menerima bantuan sosial sembako Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dari Pemprov Sumut.
1.075 054 orang penerima sembako tersebut merupakan hasil pendataan atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hasil validasi dan verifikasi BPKP Perwakilan Sumut.
DTKS yang ada sebelumnya berjumlah 1.321.426 orang. Untuk itu Sekda Provinsi Sumut R. Sabrina mengingatkan masyarakat yang tidak terdaftar di DTKS aktif melapor kepada pemerintah desa atau kelurahan.
Sebab, data masyarakat prasejahtera yang baru akibat terdampak Covid-19 saat ini belum semuanya diperbarui
Sekda juga minta kabupaten/kota menjadikan data BPKP tersebut sebagai acuan untuk penyaluran bantuan sosial lainnya. BPKP telah melakukan uji clearance, sehingga DTKS awal itu ada yang ganda dan ada penerima yang tidak tepat sasaran, ujar Sekda R. Sabrina.
Pemkab/Pemko juga diminta menyampaikan validasi data masyarakat yang terdampak sosial ekonomi akibat Covid-19 (data masyarakat prasejahtera baru).
Dalam Rapat Evuasi Penyaluran JPS Pemprov Sumut via virtual dengan Sekda Kabupaten/Kota di Posko GTPP Covid-19 Sumut, dipaparkan beberapa poin yang harus dievaluasi.
Diantaranya masih ada kabupaten/kota yang belum 100% menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Yaitu Kabupaten Samosir (proses pengadaan), Kabupaten Toba (24,06%), Kabupaten Mandailing Natal (49, 35%), Kabupaten Nias (85%) dan Kota Pematangsiantar (71,89 %).
Pemprov Sumut menyalurkan bantuan kepada pamerintah kabupaten/kota dalam 2 bentuk.Yakni paket sembako dan dana BLT. Tercatat ada 20 daerah yang menerima bantuan dalam bentuk paket sembako dan 13 daerah menerima dana BLT.
Ada 20 kabupaten penerima paket sembako telah 100% menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Untuk kabupaten/kota menerima dana BLT, realisasinya masih 72,26 % disalurkan kepada masyarakat.
Masih ada kabupaten/kota yang belum 100% mendistribusikan bantuannya kepada masyarakat. Sekda berharap daerah belum selesai mendistribusikan bantuan segera diselesaikan.
Kabupaten/Kota belum selesai menyalurkan bantuan tersebut lantaran ada proses yang masih berjalan di lapangan. Misalnya , ada kabupaten yang mendahulukan penyaluran bantuan pemerintah pusat, baru kemudian menyalurkan bantuan Pemprov Sumut.
“Bagi kabupaten/kota belum selesai menyalurkannya, agar mempercepat pendistribusian sembako kepada penerima manfaat baik yang terdata pada DTKS hasil verifikasi/validasi maupun kepada penerima manfaat yang terdampak Covid-19,” ujar Sabrina.
Kesiapan gudang di kabupaten/kota juga menjadi kendala. Ada beberapa kabupaten/kota yang tidak siap menerima paket dalam jumlah besar.
Termasuk terbatasnya bahan pokok di beberapa kabupaten/kota, keterbatasan transportasi penyaluran sampai ke titik bagi (penerima) oleh GTPP kabupaten/kota juga menjadi masalah.
Bantuan JPS Pemprov Sumut Tahap II akan diberikan dengan melihat perkembangan yang ada. “Kita lihat nanti bagaimana kondisi Covid-19, supaya jelas pengalokasian uang itu kemana.
Tentu kita harapkan tetap ada bantuan namun jumlahnya bergantung dengan perkembangan yang ada, apalagi kita mau new normal, ujar Sabrina. (rul)
