membaranews.com-(Medan)
Untuk Percepatan Penanganan Covid-19 di Sumatera Utara, dilakukan Refocusing (memfokuskan kembali) anggaran sebesar Rp.1,5 Triliun dari APBD 2020. Anggaran tersebut akan digunakan untuk bidang kesehatan, sosial, ekonomi.
Untuk implementasikan anggaran Refocusing itu, Gubernur Edy Rahmayadi membahasnya dalam Rapat Koordinasi Rancangan Anggaran Penanganan Covid-19 tingkat Provinsi di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 dihadiri Forkopimda Sumut, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Sekdaprov R.Sabrina.
Gubernur Edy menyampaikan skema rancangan anggaran sebanyak tiga tahap. April-Juni, Juli-September, Oktober-Desember.
“Awalnya memang untuk kesehatan tetapi ada perubahan dan diberikan untuk jaring pengaman sosial (JPS), ujar Edy.
Edy mengungkapkan, Tahap I kita siapkan Rp.502,1 Miliar. Tahap II dan III Juli -September dan Oktober -Desember 2020, kita proyeksikan anggaran masing-masing Rp.500 Miliar.
Dengan begitu untuk penanganan Covid-19 si Sumut anggaran keseluruhannya mencapai Rp1,5 Triliun. Berarti lebih dari hasil Refocusing APBD 2020, sebut Edy.
Refocusing Anggaran antara lain berasal dari belanja langsung (penerimaan dari PAD), sehinga proyeksi pendapatan sebesar Rp.4,9 Triliun untuk APBD 2020 akan diarahkan untuk penanganan Covid-19. Termasuk juga untuk Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksi pengurangannya hingga Rp.500 Miliar.
“Kami dibantu Kejaksaan, BPKP dan dipantau KPK. Kalau ada anggaran yang keliru, tolong diingatkan supaya bisa kita perbaiki,” tegas mantan Pangkostrad itu.
Soal penanganan kesehatan, Edy akan menerima 46.000 Rapid Test untuk dipakai memeriksa warga yang diduga terpapar Covid-19.
Khusus TKI dari Malaysia, Edy mengingatkan provinsi Sumut merupakan pintu gerbang melalui jalur laut. “Kita memang mungkin rugi dari segi logistik, tetapi kesehatan dan keamanan itu penting khusus penanganan para TKI yang terus masuk. Sekarang ini masih soal kesehatan. Kita terus maksimalkan bagaimana wabah ini bisa selesai,” ujar Edy.
Fokus lainnya yang dibahas dalam Rapat Koordinasi adalah pasca penanganan kesehatan atau setelah keadaan normal kembali.
Perlu diketahui, pertumbuhan ekonomi di Indonesia masa normal sebelumya sebesar 5,2 persen sementara saat ini pertumbuhan ekonomi turun menjadi 0,5 persen.
Dinas yang bisa membantu untuk dampak ekonomi seperti bidang pertanian atau peternakan. Karenanya, sebaiknya jangan semua dilakukan realokasi.
Sebab wabah Covid-19 sudah mendunia maka tetap diantisipasi konsekuensi terburuknya sehingga pasca penanganan kesehatan, kita harus sudah pikirkan apa untuk membangkitkan ekonomi,” tegas Gubernur.
Kesiapan tenaga kesehatan yang masih terbatas perlu menjadi perhatian jika dibandingkan prediksi peningkatan jumlah pasien.
Diharapkan TNI/Polri ikut membantu penugasan dokter. Yang ada saat ini dimaksimalkan untuk penanganan di beberapa RS Rujukan, seperti RS GL Tobing dan Martha Friska II.
Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi menyerahkan rancangan anggaran kepada Gubernur selaku Ketua GTPP Covid-19 Sumut.
Artinya, pihak legislatif akan membahas Refocusing Anggaran APBD Sumut setelah menerima laporan usai tugas penanganan Covid-19 selesai.
“Kami mendorong Pemprov Sumut terus memaksimalkan sosialisasi Covid-19 termasuk dengan melibatkan TNI/Polri”, ujar politisi PKS itu.(rul)
